KUBU RAYA, sampankalimantan.id- Pemandangan kebun kelapa menjadi ciri khas yang tak terhindarkan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kelapa menjadi primadona sumber pendapatan, bagi banyak keluarga di sana.

Selain itu, tradisi berladang padi juga tetap dijaga dengan penuh kearifan lokal, sebagai sumber penghasilan tambahan yang tidak bisa diabaikan.

“Berladang padi menjadi kegiatan rutin tahunan yang dinanti-nantikan, di mana masyarakat bergotong royong menuai hasil panen,” ujar Bakri selaku Kepala Desa Ambarawa.

Meskipun kegiatan berladang padi hanya dilakukan secara musiman, masyarakat Desa Ambarawa terus menjaga tradisi ini, dengan mengupayakan sistem berladang yang tak merusak lingkungan.

Sistem berladang untuk masyarakat di Desa Ambarawa, lebih kepada pengguna pestisida atau racun rumput, sedangkan untuk sistem buka lahan dengan cara penebasan sudah jarang dilakukan lagi oleh masyarakat.

Proses berladang dimulai sekitar bulan Juli, di mana lahan dipersiapkan dan bibit padi ditanam dengan penuh harap.

Bulan berikutnya, September dan Oktober menjadi waktu yang dinanti-nantikan, di mana padi mulai tumbuh dan siap untuk dipanen.

Masyarakat disana, juga tak menutup diri terhadap potensi sumber penghasil lainnya. Namun, beberapa warga juga terlibat dalam usaha pengelolaan kelapa.

Editor: Evi

KUBU RAYA, sampankalimantan.id- Kelapa telah menjadi tonggak utama dalam perjalanan pemberdayaan Desa Ambarawa. Mulai dari penanaman, pengolahan, hingga pemasaran.  Masyarakat desa disana telah menjadikan kelapa sebagai sumber pendapatan utama mereka.

Farida salah satu dari banyak masyarakat Desa Ambarawa yang bergantung pada kelapa sebagai sumber penghidupan. Setiap hari, ia berkerja sebagai buruh pencungkil kelapa, kepiawaianya memisahkan daging buah dari tempurung kelapa tak diragukan lagi.

Dalam sehari mencungkil buah kelapa, Farida mampu meraup upah sebesar seratus ribu rupiah, dalam waktu sepuluh jam berkerja. Dengan upah yang demikian, cukup untuk membantu kebutuhan perekonomian keluarganya.

“Untuk buruh kelapa dihargai sepuluh ribu untuk perjam, biasanya jika persediaan kelapa yang banyak dalam sehari mampu menghasilkan upah sebesar seratus ribu rupiah,” tuturnya.

Perkerjaan sebagai buruh pecungkil kelapa Desa Ambarawa, umumnya dilakoni oleh sebagaian besar ibu rumah tangga. Menurutnya berkerja sebagai buruh pecungkil buah kelapa merupakan sebuah perkerjaan yang ringan dan tak memberatkan, karena dapat dilakukan sembari duduk.

Meskipun pekerjaannya tidak selalu mudah, karena teriknya matahari dan cuaca yang kadang berubah, ini tak menyurutkan semangatnya untuk menggumpulkan pundi-pundi rupiah.

Upah yang diperoleh Farida dari hasil mencungkil kelapa, ia gunakan  untuk membayar sekolah anak-anaknya dan bahkan menyisihkan sedikit untuk tabungan keluarganya.

Farida memahami pentingnya pekerjaannya dan bertekad untuk melakukannya dengan penuh dedikasi. Farida pun, membawa pulang hasil kerja kerasnya dengan bangga, mengetahui bahwa pengorbanannya telah membawa manfaat bagi keluarganya.

“Upah dari mencungkil kelapa tidak hanya membantu saya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan saya rasa bangga dan kepuasan,” ujarnya dengan tulus.

Editor: Evi

KUBU RAYA, sampankalimantan.id- Selain banyaknya komoditas kelapa yang dihasilkan di Desa Ambarawa, peran nelayan juga tak kalah penting dalam membantu meningkatkan perekonomian  masyarakat.

Saat matahari mulai terbit, para nelayan pun mulai bergegas menyiapkan perahu mereka untuk berlayar memasuki perairan dengan berbekalan jaring dan peralatan sederahana, mereka siap untuk menangkap hasil laut.

Dari hasil penjualan ikan dan produk laut lainnya, kemudian mereka kumpulkan untuk dijual ke pengepul maupun masyarakat disekitar desa, beberapa nelayan juga memanfaatkan hasil tangkapannya sebagai lauk dan juga diolah menjadi ikan asin.

Adanya perubahan cuaca sewaktu-waktu, juga  menjadi salah satu faktor penentu hasil tangkapan nelayan untuk berburu hasul laut, angin dan gelombang besar membuat para nelayan merasa khawatir. Meski demikian tak menyurutkan semangat mereka.

Tentu saja, pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil tangkapan laut oleh para nelayan tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas bagi ekonomi lokal.

Dengan demikian, peran nelayan di Desa Ambarawa dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sangatlah penting, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan hasil laut sebagai sumber utama penghidupan mereka.

Editor: Evi

KUBU RAYA, sampankalimantan.id- Di tengah rimbunan pohonan kelapa yang hijau, Desa Ambarawa menghadirkan kekayaan kuliner tradisional yang tak kalah menarik, salah satu kuliner yang menjadi ikonik yakni kerupuk udang.

Kerupuk berbahan dasar udang segar  ini pun diperoleh dari hasil tangkapan nelayan, oleh masyarakat disana hidangan kerupuk udang menjadi bagian yang terpisahkan, dan sudah menjadi kebanggaan dan identitas kuliner masyarakat Desa Ambarawa.

Di sebuah rumah tepatnya berada dipinggir sungai kecil Desa Ambarawa, seorang ibu bernama Ana (45) yang merupakan seorang ibu rumah tangga terkenal mahir dalam mengolah kerupuk udang, keterampilan mengolah hasil laut patut dibanggakan.

Ana memperkenalkan, bagaimana tahapan proses pembuatan kerupuk udang dengan pemilihan udang segar yang diperoleh dari hasil tangkapan nelayan yang telah dipilah, kemudian udang dicuci dibersih dan dipisahkan kulitnya.

Setelah itu, udang dipotong-potong dan dihaluskan menjadi adonan yang kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu rempah pilihan, selanjutnya akan dilakukan proses pengeringan. Adapun untuk penjemuran, menurutnya hanya membutuhkan waktu tiga hari lamanya.

Kerupuk udang dengan cita rasa yang gurih dan nikmat ini pun, ditawarkan untuk perkilonya seharga Rp 60.000. Murah bukan, sehingga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung di Desa Ambarawa.

Bagi masyarakat Desa Ambarawa, kerupuk udang bukan hanya makanan ringan saja, akan tetapi juga merupakan bagian penting terutama dalam menjaga warisan kuliner setempat.

Melalui olahan kerupuk udang ini, mereka juga menciptakan identitas kuliner yang menarik dan unik, sehingga nantinya dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Editor: Evi

Editor: Evi

Rapat Pembentukan SEPPS Desa Tanjung Beringin, (18/1/2024).

KUBU RAYA, sampankalimantan.id- Dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial yang diinisiasi oleh SAMPAN Kalimantan melalui konsep yang dikenal dengan Sirkular Ekonomi Perempuan dalam Perhutanan Sosial (SEPPS) merupakan langkah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk ikut serta terlibat aktif dalam kegiatan perhutanan sosial.

SAMPAN Kalimantan mengembangkan konsep SEPPS sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian, konsep ini dirancang untuk dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Terutama di masing-masing desa dampingan, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Sebagaimana diketahui partisipasi perempuan yang ikut terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial, hanya mencapai kurang dari dua puluh persen, ini menunjukkan pentingnya meningkatkan keterlibatan mereka,” ujar Nuryani selaku Manager Business Development SAMPAN Kalimantan.

Ia mengemukakan, bahwa perempuan juga memiliki unsur kesetaraan yang harus dijamin, bahwa perempuan juga bisa memberikan masukan dan subangsih baik, untuk kegiatan perhutanan sosial bahwa kegiatan ini menjamin adanya keikutsertaan perempuan sebagai subjek.

Konsep SEPPS juga menekankan pentingnya penerapan sirkular ekonomi, di mana semua aspek produksi dan konsumsi dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk meminimalisir sampah dan polusi.

Menurutnya, SEPPS nantinya juga akan diimplementasikan kepada setiap anggota KUPS khususnya teruntuk perempuan. Melalui SEPPS tidak hanya membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga dapat menambah pendapatan ekonomi dari kelompok yang terlibat dalam kegiatan produksi.

“Misalkan adanya KUPS peternak bebek, nantinya menghasilkan telur yang dapat diolah  mejadi telur asin oleh kelompok SEPPS menunjukan bahwa mereka dapat memproduksi telur asin, atau adanya KUPS cabai, juga dapat diolah menjadi bubuk cabe sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” paparnya.

Adapun pilar SEPPS mencakup tiga aspek penting, menjaga kelestarian lingkungan hidup, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan juga memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan.

“Prinsip sirkular ekonomi, SEPPS bertujuan untuk mengurangi polusi dan memanfaatkan kembali sisa-sisa produksi untuk kegiatan lain, seperti menggunakan sekam padi sebagai pakan ternak,” ungkap Nuryani.

Dengan menerapkan konsep SEPPS, diharapkan akan memberikan perubahan positif dalam partisipasi perempuan, sehingga tercipta pengelolaan lingkungan yang lebih baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tiap desa yang berada di lanskap Kubu Raya.

Editor: Evi

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto saat memberikan sambutan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Terbaru Forest Stewardship Council (FSC).

KUBU RAYA, sampankalimantan.id- Kebijakan FOLU Net Sink 2030 menjadi landasan penting dalam upaya mendukung pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Dengan tujuan utama untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 di tingkat nasional, kebijakan-kebijakan baru ini diharapkan mampu memberikan dorongan upaya pengelolaan hutan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menetapkan target untuk FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan negara Indonesia ini, pada posisi strategis dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Salah satu aspek kunci dari strategi ini adalah peningkatan serapan karbon dioksida (CO2), melalui rehabilitasi lahan dan hutan, serta perlindungan area-area dengan tutupan lahan yang masih baik.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menyatakan bahwa, dalam rangka mencapai target tersebut diperlukan upaya konkret dalam hal penanaman melalui konservasi hutan.

Meskipun upaya telah dilakukan dan sebagian target telah terealisasi, menurut Purwadi masih terdapat target yang akan terus diusungkan.

“Dari target penanaman 11,2 juta hektar hutan baru ada 5,1 juta hektar yang tercapai, dan tersisa 6,1 juta hektar lagi dari tahun 2021 hingga 2030 mendatang,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Asosiasi Kebijakan terbaru FCS, di Hotel Mercure, pada Kamis (21/3/2024).

Dia menambahkan, penanaman tersebut belum termasuk target pembangunan reabilitasi yang berada di areal dengan lima skema dengan tambahan hutan sekitar 1 juta hektare  yang berarti menjadi 7,1 juta hektare target yang harus dicapai.

“Dengan demikian, Indonesia dihadapkan pada tugas yang cukup berat untuk merealisasikan target FOLU Net Sink 2030,” imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta berbagai pihak terkait dalam mendukung pengelolaan hutan lestari, maka diperlukan inovasi dan kemitraan yang kuat dengan masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, industri, dan masyarakat lokal, sangatlah penting.

“Tanpa dukungan dan keterlibatan yang kuat dari semua pihak terkait, mencapai target tersebut akan menjadi mustahil,” tegasnya.

Dengan demikian, kata dia komitmen pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan lestari juga menjadi kunci kesuksesan. Melalui kebijakan yang progresif dan didukung dengan alokasi sumber daya yang memadai.

“Sehingga ke depan Indonesia dapat meraih pencapaian target FOLU Net Sink 2030,” pungkasnya.

Editor: Evi

Penyampaian program SEPPS Desa Kampung Baru.

KUBU RAYA, sampankalimantan.id- Sirkular Ekonomi Perempuan dalam Perhutanan Sosial (SEPPS) sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam kegiatan perhutanan sosial, terus mendorong tiga aspek penting terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam perhutanan sosial.

Dalam mendukung keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup, SEPPS menerapkan pendekatan yang berfokus pada pengelolaan pengunaan bahan baku yang dapat digunakan kembali secara optimal.

“Salah satu konsep yang akan diterapkan pada SEPPS adalah pengumpulan bibit pohon oleh masing-masing anggota SEPPS, sebagai bagian keikutsertaan mereka dalam kelompok,” ungkap Nuryani selaku Manager Business Development SAMPAN Kalimantan.

“Bibit pohon ini nantinya,  akan digunakan untuk tata kelola kawasan guna memperbaiki wilayah atau hutan desa,” tambahnya.

Adapun untuk keberlanjutan sosial, Nuryani menyampaikan dalam penerapan SEPPS keterlibatan peran perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender pada kegiatan perhutanan sosial sangatlah penting.

Untuk itu, menurutnya keberlanjutan ekonomi melalui partisipasi perempuan dalam kegiatan perhutanan sosial melalui SEPPS perlu diperkuat, dengan memberikan wadah bagi perempuan untuk terlibat secara langsung sebagai pelaku kegiatan dan memberikan masukan.

“Data menunjukkan bahwa hanya 17% perempuan terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial, khususnya tata kelola usaha. Hadirnya SEPPS mengupayakan peran perempuan juga memiliki kontribusi yang mampu terlibat dalam perhutanan sosial dalam mengambil keputusan,” paparnya.

Melalui SEPPS mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, keterlibatan perempuan tidak hanya meningkatkan efektivitas kegiatan ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil yang dikelolanya.

“SEPPS ini memberikan kesempatan bagi perempuan dalam kegiatan perhutanan sosial, agar memastikan bahwa aspek kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi menjadi fokus utama dalam upaya menuju masa depan yang lebih baik, lewat pemanfaatan lingkungan,” harapnya.

Editor: Evi

Kegiatan sosialisasi kebijakan terbaru sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) dalam mendukung pengelolaan hutan lestari dan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang dilaksanakam di Hotel Mercure Pontianak, pada Kamis (21/3/2024).

KUBU RAYA, sampankalimantan.id- Dalam upaya mendukung pengelolaan hutan lestari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat Ir. H. Adi Yani, M.H, mengatakan ada lima wilayah kerja yang nantinya menjadi fokus utama dalam Indonesia’s FOLU NET SINK 2030.

“Kelima wilayah kerja tersebut mencakup pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi, pengelolaan ekosistem gambut, serta penerapan instrumen informasi dan pendekatan hukum,” ungkapnya, saat menghadiri kegiatan Asosiasi Kebijakan terbaru FCS, pada Kamis (21/3/2024).

Dari lima wilayah kerja tersebut, terdapat dua belas mitigasi yang harus dilakukan untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 14,1 juta ton per CO2e (CO2  ekuivalen) pada tahun 2030. Menurutnya rencana-rencana ini, sejalan dan searah dengan kebijakan terbaru Forest Stewardship Council (FSC) dalam pengelolaan hutan lestari.

Dijelaskan, salah satu upaya yang dilakukan melalui pengelolaan hutan lestari, melalui berbagai program perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan, diharapkan hutan-hutan Kalimantan Barat dapat tetap lestari dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

“Peningkatan cadangan karbon juga menjadi fokus penting, dengan upaya penanaman dan pelestarian vegetasi yang memungkinkan penyerapan karbon yang lebih besar,” jelasnya.

Adi mengatakan, pengelolaan ekosistem gambut, khususnya di Kalimantan Barat memiliki luas hutan gambut mencapai 2,8 juta hektar, menjadi prioritas dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan memelihara fungsi gambut sebagai penyerap karbon yang efektif.

Selain itu, ia menjelaskan penerapan instrumen informasi dan pendekatan hukum juga menjadi bagian integral dari strategi FOLU NET Sink 2030.

“Dengan penggunaan data dan informasi yang akurat serta kebijakan hukum yang mendukung, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan hutan dan mitigasi perubahan iklim,” pungkasnya.

Editor: Evi

Aktivitas masyarakat Desa Ambarawa yang bekerja sebagai buruh kelapa.

KUBU RAYA, sampankalimantan.id- Hamparan ribuan pohon kelapa di sepanjang jalan  memberikan kesan tak terlupakan bagi siapa saja yang berkunjung ke Desa Ambarawa yang merupakan sebuah perkampugan berada di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.

Desa Ambarawa menawarkan pemandangan yang memukau dengan pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi, menghiasi tiap bagian sudut kiri dan kanan rumah warga yang tinggal di sana, menunjukan keseharian warga yang erat kaitannya dengan sang pohon kehidupan ini.

Di tengah kesejukan pagi yang mulai menyeruak, Desa Ambarawa menyambut matahari terbit dengan pemandangan yang unik dan menyentuh. Suara riuh dari buah kelapa yang jatuh dari pohonnya menggema di sepanjang desa.

Tampak dikejauhan aroma harum dari kelapa yang sedang dipanggang menghiasi udara di Desa Ambarawa. Para petani desa pun sibuk bekerja, memanfaatkan setiap bagian dari kelapa untuk menghasilkan produk yang bernilai jual dari kulit hingga daging kelapa, tidak ada yang terbuang sia-sia di sini.

Dari buahnya yang menyegarkan hingga batangnya yang kuat, pohon kelapa memberikan berbagai manfaat yang tak ternilai. Buahnya digunakan untuk santan,  minyak kelapa, dan olahan produk lainnya.

Selain buahnya yang bermanfaat, batok dari kelapa juga mereka manfaatkan sebagai arang tempurung yang memiliki nilai ekonomi, tentunya menjadi peluang sebagai sumber penghasil tambahan bagi masyarakat Desa Ambarawa.

Walau begitu, tantangan tetap ada di depan seperti perubahan cuaca yang tak menentu, perubahan selera pasar, dan persaingan dengan produk serupa dari daerah lain merupakan beberapa hal yang harus dihadapi oleh masyarakat Desa Ambarawa.

Namun, semangat dan keuletan mereka dalam menghadapi setiap tantangan dalam memanfaatkan kelapa sebagai sumber ekonomi, telah membuktikan bahwa Desa Ambarawa akan terus menjadi penghasil industri kelapa di Kabupaten Kubu Raya.

Editor: Evi

Kegiatan Kick Off Project Kerjasama Kewirausahaan Perhutanan Sosial Kabupaten Kubu Raya yang di selenggarakan Bertempat di Aula Garuda Kantor Gubenur Kalbar, Selasa (27/2/2024).

PONTIANAK, sampankalimantan.id- Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten dengan capaian terluas kedua dalam persetujuan perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas perhutanan sosial mencapai 133.056 Ha dengan 31 Hutan Desa dan 1 Hutan Tanaman Rakyat.

Selain itu, masih terdapat ± 960 ribu haktare, kawasan hutan yang berpotensi untuk didorong menjadi persetujuan perhutanan sosial yang tertuang dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VIII.

Pejabat Gubenur Kalimantan Barat,  dr. H. Harisson, M. Kes  menyampaikan bahwa, tantangan sesungguhnya dalam pengembangan perhutanan sosial adalah pada tahapan paska izin, mengingat keterbatasan masyarakat dalam aspek kompetensi dan pendanaan untuk dapat mengelola areal kelola yang telah mereka terima secara optimal.

Untuk itu, Harrison mengatakan  tentunya dibutuhkan dukungan dan fasilitasi dari berbagai pihak baik pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga pendamping dan tentunya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) itu sendiri.

”Saya percaya bahwa keberadaan perhutanan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam peningkatan status IDM khususnya pada desa-desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan,” ujarnya.

Dijelaskannya, melalui peningkatan keberagaman produk, membuka akses pasar, penguatan kelembagaan ekonomi melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan peningkatan adaptasi dan kapasitas dalam penanganan bencana.

Dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap program dan kebijakan perhutanan sosial, menandakan komitmen yang kuat akan pentingnya menjaga keseimbangan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan pembangunan ekonomi masyarakat secara paralel.

Harrison menegaskan, melalui kerja sama/kemitraan kewirausahaan dapat turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lewat pengembangan multiusaha, dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan hutan sehingga ikut terdorong dalam memberikan kontribusinya untuk menunjang kemajuan daerah.

“Untuk itu kami sangat mengapresiasi inisiasi dari mitra Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Kalimantan Barat yaitu SAMPAN Kalimantan, bersama mitra dari PT. Belantara Sejahteran Mandiri dalam mendorong pengembangan usaha serta penguatan KUPS,” harapnya.