Editor: Evi
Kegiatan sosialisasi kebijakan terbaru sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) dalam mendukung pengelolaan hutan lestari dan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang dilaksanakam di Hotel Mercure Pontianak, pada Kamis (21/3/2024).
KUBU RAYA, sampankalimantan.id- Dalam upaya mendukung pengelolaan hutan lestari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat Ir. H. Adi Yani, M.H, mengatakan ada lima wilayah kerja yang nantinya menjadi fokus utama dalam Indonesia’s FOLU NET SINK 2030.
“Kelima wilayah kerja tersebut mencakup pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi, pengelolaan ekosistem gambut, serta penerapan instrumen informasi dan pendekatan hukum,” ungkapnya, saat menghadiri kegiatan Asosiasi Kebijakan terbaru FCS, pada Kamis (21/3/2024).
Dari lima wilayah kerja tersebut, terdapat dua belas mitigasi yang harus dilakukan untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 14,1 juta ton per CO2e (CO2 ekuivalen) pada tahun 2030. Menurutnya rencana-rencana ini, sejalan dan searah dengan kebijakan terbaru Forest Stewardship Council (FSC) dalam pengelolaan hutan lestari.
Dijelaskan, salah satu upaya yang dilakukan melalui pengelolaan hutan lestari, melalui berbagai program perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan, diharapkan hutan-hutan Kalimantan Barat dapat tetap lestari dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
“Peningkatan cadangan karbon juga menjadi fokus penting, dengan upaya penanaman dan pelestarian vegetasi yang memungkinkan penyerapan karbon yang lebih besar,” jelasnya.
Adi mengatakan, pengelolaan ekosistem gambut, khususnya di Kalimantan Barat memiliki luas hutan gambut mencapai 2,8 juta hektar, menjadi prioritas dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan memelihara fungsi gambut sebagai penyerap karbon yang efektif.
Selain itu, ia menjelaskan penerapan instrumen informasi dan pendekatan hukum juga menjadi bagian integral dari strategi FOLU NET Sink 2030.
“Dengan penggunaan data dan informasi yang akurat serta kebijakan hukum yang mendukung, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan hutan dan mitigasi perubahan iklim,” pungkasnya.
