“Penyerahan persetujuan perdagangan karbon menjadi momentum dalam pengelolaan hutan lestari yang mensejahterakan. Proyek Delta Kapuas harus menjadikan momentum ini untuk semakin giat melakukan aksi mitigasi perubahan iklim. Terlebih lagi, Menteri Kehutanan telah menekankan bahwa perhutanan sosial menjadi salah satu prioritas dalam perdagangan karbon. Artinya, masyarakat melalui skema perhutanan sosial memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon dan memperoleh manfaat ekonomi dari upaya menjaga hutan secara berkelanjutan,” katanya.
Fajri menambahkan, integrasi SRUK dengan Verra Registry dan Bursa Karbon Indonesia menjadi fondasi penting dalam membangun pasar kepercayaan terhadap proyek karbon Indonesia.
“Kami optimistis tata kelola yang dibangun pemerintah akan semakin meningkatkan kredibilitas proyek karbon Indonesia di tingkat global. Bagi Delta Kapuas Project, hal ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat tata kelola, menjaga transparansi, memastikan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat, serta membuktikan bahwa konservasi hutan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak,” tegasnya.
Peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan mitra internasional dalam mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi berkembangnya perdagangan karbon yang berintegritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai penjaga hutan.
*
